Menuju Desa Antikorupsi, Malinau Perkuat Tata Kelola Desa ‎

‎Malinau, 24 September 2026 – Bupati Malinau Wempi W. Mawa., S.E., M.H. menghadiri sekaligus membuka kegiatan Penilaian Calon Percontohan Desa Antikorupsi yang dilaksanakan di Kantor Desa Malinau Kota, Kamis (24/9/2026).

‎Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Malinau, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat.

‎ ‎Kehadiran tim KPK menjadi bagian penting dalam proses penilaian kesiapan dan komitmen desa dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta melibatkan partisipasi masyarakat.

‎ ‎Dalam kegiatan tersebut disampaikan bahwa pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan infrastruktur, tetapi juga perlu dibarengi dengan penguatan integritas, keterbukaan informasi dan kualitas pelayanan publik.

‎Program Desa Antikorupsi mendorong pemerintah desa memenuhi sejumlah indikator, antara lain penguatan tata kelola pemerintahan, pengawasan, partisipasi masyarakat, transparansi serta perlindungan kepentingan publik.

‎Pemerintah Kabupaten Malinau menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, serta berbagai program yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

‎Upaya tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta memastikan program pembangunan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

‎ ‎Melalui penilaian calon percontohan Desa Antikorupsi ini, Pemerintah Kabupaten Malinau berharap desa yang menjadi peserta dapat menjadi contoh dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan mendorong desa-desa lainnya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

‎Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama membangun pemerintahan desa yang bersih, transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.