Di Hadapan DPRD, Bupati Sampaikan Capaian Pembangunan Malinau 2025
Malinau – Bupati Malinau Wempi W Mawa, S.E., M.H., menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ-KDH) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat gabungan komisi DPRD Malinau, Selasa (10/3/2026).
Dalam penyampaiannya, Bupati menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2025 masih mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi arah pembangunan daerah, meskipun saat ini Malinau juga telah menetapkan RPJMD 2025–2029 sebagai dasar perencanaan pembangunan periode selanjutnya.
Menurutnya, penyampaian LKPJ merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah setelah berakhirnya tahun anggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LKPJ menjadi laporan resmi pemerintah daerah kepada DPRD terkait pelaksanaan program, kebijakan serta capaian pembangunan selama satu tahun anggaran.
“Melalui LKPJ ini masyarakat dapat mengetahui berbagai program dan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025 dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Malinau yang mandiri, damai dan sejahtera dengan didukung pemerintahan yang profesional,” jelasnya.
Bupati juga memaparkan pelaksanaan program pembangunan daerah yang mencakup urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, hingga urusan penunjang pemerintahan. Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja program pembangunan daerah tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik.
Pemkab Malinau juga terus melanjutkan berbagai program inovasi daerah, di antaranya Program Desa Sarjana, Wajib Belajar Malinau Maju, Rasda Plus, RT Bersih, serta Milenial Mandiri. Program-program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat sektor pertanian, hingga mendorong pertumbuhan UMKM.
Pada tahun 2025, program Desa Sarjana tercatat telah menjangkau ratusan mahasiswa dari berbagai desa di Malinau yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah.
Selain itu, pemerintah daerah juga mulai melaksanakan dua inovasi baru periode 2025–2029 yaitu Pertanian Sehat (PESAT) dan Smart Government (SAGET). Program PESAT difokuskan pada penguatan ketahanan pangan dan peningkatan produktivitas pertanian, sedangkan Smart Government diarahkan pada pengembangan sistem pelayanan publik berbasis digital.
Dari sisi indikator makro pembangunan, kinerja daerah menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Malinau pada tahun 2025 mencapai 75,21 poin, meningkat dari 74,72 poin pada tahun 2024.
Sementara persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 6,94 persen pada 2024 menjadi sekitar 5,56 persen pada 2025.
Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Malinau juga berhasil meraih berbagai penghargaan di tingkat nasional. Di antaranya penghargaan reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, hingga rekor dari Museum Rekor-Dunia Indonesia melalui penyelenggaraan pesta budaya Irau Malinau.
Bupati berharap hasil evaluasi LKPJ yang akan dibahas bersama DPRD nantinya dapat menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pembangunan daerah di masa mendatang.
