Anggaran Terbatas, Bupati Malinau Minta OPD Fokus ke Program yang “Benar-Benar Berdampak”
Malinau – Pemerintah Kabupaten Malinau menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Ruang Laga Feratu, Selasa (31/3/2026). Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Malinau, Wempi W Mawa, S.E., M.H.
Dalam sambutannya, Bupati Wempi menegaskan bahwa arah pembangunan daerah tahun 2027 harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam mendukung target dan program strategis nasional.
Hal ini dinilai penting agar pembangunan daerah dapat berjalan efektif, terutama dalam aspek ekonomi, keuangan, dan stabilitas daerah.
Selain itu, ia mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk lebih selektif dalam menyusun program, mengingat keterbatasan anggaran.
Program yang dirancang harus benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat, seperti penurunan angka kemiskinan, peningkatan daya saing daerah, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Fokuslah pada kegiatan yang memiliki dampak nyata. Jangan terlalu banyak program, tapi tidak memberikan hasil yang signifikan,” tegasnya.
Bupati juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan RKPD. Seluruh usulan, baik dari masyarakat melalui musrenbang maupun pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, harus diprioritaskan berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak.
Di tengah kondisi global yang tidak menentu, Bupati Wempi turut mengingatkan pentingnya kewaspadaan dalam pengelolaan anggaran. Ia meminta agar perangkat daerah melakukan efisiensi terhadap kegiatan yang dinilai belum prioritas, guna memastikan program strategis tetap dapat berjalan.
“Kita harus cermat melihat kondisi global saat ini. Jika ada kegiatan yang bisa ditunda atau diefisienkan, lakukan. Jangan sampai program prioritas justru tidak berjalan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan daerah dengan mengoptimalkan lahan-lahan produktif di desa. Menurutnya, hal ini menjadi langkah antisipatif menghadapi berbagai kemungkinan situasi global, termasuk dampak konflik internasional.
Adapun tema RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2027 adalah “Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Berbasis Digital Menuju Pemerintahan yang Bersih, Adaptif, Melayani, dan Berkeadilan.”
Tema ini mencerminkan fokus pembangunan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Malinau juga menargetkan peningkatan indikator makro pembangunan, seperti penurunan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan tingkat pengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan indeks dini, serta menjaga stabilitas inflasi.
Untuk mencapai target tersebut, Pemkab Malinau akan tetap mengacu pada RPJMD 2025–2029 serta program inovasi daerah, termasuk penguatan SDM melalui program pendidikan.
Bupati Wempi menekankan bahwa pembangunan tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga kualitas sumber daya manusia. Ia mencontohkan masih adanya fasilitas yang belum optimal digunakan karena keterbatasan tenaga ahli.
“Alat bisa kita beli, tapi kalau tidak ada SDM yang mampu mengoperasikan, maka tidak akan maksimal. Karena itu, pembangunan SDM harus menjadi prioritas,” jelasnya.
Di akhir sambutannya, ia berharap pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027 dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
“Semoga melalui forum ini, kita dapat menyusun rencana pembangunan yang benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau,” tutupnya.
