APBD Jadi Instrumen Pertumbuhan Ekonomi Daerah
MALINAU - Kondisi krisis keuangan daerah yang disebabkan oleh menurunnya pendapatan daerah, sesungguhnya bukan hanya terjadi di Malinau saja. tetapi di seluruh Kabupaten/Kota dan provinsi se-Indonesia. Dampak yang nyata dari kondisi ini adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Hal itu disampaikan Bupati Dr Yansen TP MSi ketika menjawab beberapa pertanyaan dari farksi di DPRD Malinau.
Dari catatan Fraksi Golkar yang menyatakan, kondisi keuangan yang terjadi pada Pemerintah Pusat hanyalah sebagian penyebab terjadinya krisis keuangan di Malinau. Sedangkan penyebab terbesarnya ada pada diri daerah sendiri.
Bupati menegaskan, APBD Kabupaten Malinau sebagai salah satu instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Juga merupakan sebuah karya bersama seluruh pemangku kepentingan baik masyarakat atau swasta, pemerintah daerah maupun DPRD. Masyarakat Kabupaten Malinau melalui berbagai tahapan perencanaan yang telah digariskan undang-undang telah mengawali penyusunan program pembangunan daerah. Hasil dari berbagai tahapan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama Pemkab Malinau dengan dprd melalui proses yang legal dan transparan. “Artinya, produk yang dihasilkan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan DPRD,” ungkapnya.
Yansen mengimbau kepada semua pihak, bahwa harus dipahami bersama kebutuhan pembangunan di Kabupaten Malinau semakin meningkat. Sedangkan kemampuan anggaran sangat terbatas. Oleh karena itu, solusi yang dijalankan adalah melalukan seleksi ketat terhadap berbagai kegiatan pembangunan yang telah diprogramkan. “Pemerintah daerah hanya melaksanakan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Dijelaskan, pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya, yaitu hanya tumbuh 3,13 persen. Mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2014 yang tumbuh 8,18 persen. Untuk kabupaten/kota, pertumbuhan ekonomi 5 daerah di Kaltara tertinggi hanya dicapai oleh Kota Tarakan yang mampu tumbuh 3,98 persen. Capaian Kota Tarakan ini didorong oleh peran sektor swasta yang cukup besar dalam perekonomian daerah. Sedangkan 4 daerah lainnya yang pergerakan ekonomi daerah lebih banyak ditunjang oleh belanja pemerintah daerah, mengalami kontraksi yang cukup dalam. Bahkan, terdapat daerah yang hampir mengalami pertumbuhan negatif, yaitu Kabupaten Nunukan yang hanya tumbuh 0,54 persen. Padahal pada tahun sebelumnya ekonomi Nunukan mampu tumbuh 7,9 persen. Sementara Kabupaten Malinau masih cukup baik meskipun pertumbuhan ekonominya mengalami perlambatan.
”Namun masih tetap bisa tumbuh sebesar 3,43 persen yang berarti mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya yang mampu tumbuh 9,26 persen,” tegas Bupati Yansen TP.Gambaran makro ini, kata Yansen TP, tentu menjadi perhatian bagi semua pihak bahwa perekonomian nasional dan daerah tengah berada pada kondisi kurang menguntungkan. Salah satu kebijakan yang ditempuh Pemkab Malinau. Guna menyikapi kondisi ini, Pemkab juga melakukan optimalisasi pengelolaan APBD khususnya mempercepat belanja daerah sebagai instrumen pengungkit ekonomi. Percepatan ini memungkinkan terjadinya perputaran dana di masyarakat. ”Sehingga ekonomi tetap tumbuh meskipun beberapa sektor mengalami stagnasi,” jelasnya.(ida/aan)sumber : kaltara.prokal.coWIDAYAT/RADAR TARAKAN
