Tak Hanya Tangani Balita, Pemkab Malinau Bidik Remaja dan Calon Pengantin untuk Cegah Stunting
Malinau – Upaya penanganan stunting di Kabupaten Malinau tidak hanya difokuskan kepada balita yang sudah mengalami stunting. Pemerintah juga terus mendorong langkah pencegahan sejak dini, mulai dari usia remaja hingga calon pengantin.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Malinau, Yuli Triana, S.Sos., M.Si., mengatakan salah satu langkah pencegahan yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor Intervensi Penanganan Stunting adalah melalui skrining kesehatan remaja di sekolah.
Skrining tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan para remaja, termasuk mendeteksi apakah terdapat remaja yang mengalami anemia atau kekurangan darah.
Jika ditemukan kasus anemia, tenaga kesehatan akan memberikan penanganan, salah satunya melalui pemberian tablet tambah darah. Dalam pelaksanaannya, pihak sekolah juga dilibatkan agar kepala sekolah mengetahui kondisi kesehatan para remaja di wilayahnya.
Menurut Yuli, data hasil skrining tersebut nantinya tidak hanya menjadi bahan bagi tenaga kesehatan, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa dalam menentukan langkah pencegahan.
“Jadi desa harus tahu, ternyata ada remaja kami yang kurang darah atau ada yang tidak sehat. Mereka harus tahu datanya dan apa yang harus dilakukan,” ujar Yuli usai menghadiri rakor lintas sektor di Ruang Tebengang, Kamis (27/8/2026).
Selain menyasar remaja, upaya pencegahan stunting juga diberikan kepada calon pengantin dan perempuan usia subur. Kelompok ini diharapkan mendapatkan edukasi serta pemeriksaan kesehatan agar memiliki kesiapan yang baik sebelum memasuki masa kehamilan.
Sementara itu, perhatian khusus juga diberikan kepada ibu hamil, terutama mereka yang memiliki risiko tinggi, seperti mengalami kekurangan energi kronis (KEK) maupun anemia. Kondisi tersebut perlu segera ditangani karena dapat meningkatkan risiko melahirkan anak yang mengalami stunting.
Karena itu, Yuli menekankan pentingnya kerja sama seluruh pihak dalam upaya percepatan penanganan dan pencegahan stunting. Mulai dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, kecamatan, pemerintah desa, RT, kader hingga Posyandu.
Ia berharap rapat koordinasi tersebut tidak berhenti pada pertemuan di tingkat kecamatan, tetapi dapat dilanjutkan dengan pembahasan dan tindak lanjut di masing-masing desa.
Dengan data yang sudah tersedia, pemerintah desa diharapkan dapat mengetahui secara jelas siapa saja yang menjadi sasaran penanganan, baik balita yang sudah mengalami stunting maupun kelompok yang menjadi sasaran pencegahan.
“Ketika mereka kembali ke desa, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Sudah ada bekal, sudah tahu siapa sasaran balita dan siapa sasaran pencegahannya,” tuturnya.
Khusus di Kecamatan Malinau Utara, persoalan stunting masih menjadi perhatian bersama. Dari 12 desa yang ada, seluruhnya tercatat memiliki kasus stunting, dengan jumlah kasus yang berbeda-beda di setiap desa.
Melalui koordinasi lintas sektor dan pemanfaatan data yang lebih akurat, pemerintah berharap langkah penanganan stunting dapat dilakukan secara tepat sasaran, sekaligus memperkuat upaya pencegahan agar kasus baru dapat ditekan sejak dini.
