Musrenbang Malinau Selatan Hilir, Semangat Wujudkan Visi Misi Malinau 2025–2029
Malinau – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. H. Kamran Daik, ., secara resmi membuka pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Malinau Selatan Hilir yang digelar di Balai Pertemuan Umum Desa Setarap, Rabu (5/11/2025).
Dalam sambutannya, H. Kamran mengatakan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025–2029, telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah pada 20 Agustus 2025, sebagai perencanaan pembangunan daerah, RPJMD merupakan dokumen strategis yang memberikan arah kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun kedepan.
Ia juga menyebutkan visi daerah 2025-2029, "Terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan menuju Kabupaten Malinau yang maju mandiri dan sejahtera berlandaskan nilai budaya dan kearifan lokal didukung pemerintahan yang profesional".
Ia menjelaskan, visi pembangunan Kabupaten Malinau menekankan empat pokok utama, yaitu berkeadilan dan sejahtera berlandaskan nilai budaya serta kearifan lokal, maju dan mandiri, berkelanjutan, serta pemerintahan yang profesional.
“Capaian visi ini dijabarkan melalui enam misi daerah,” ujarnya.
Enam misi tersebut meliputi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani, serta pemberdayaan desa.
Lebih lanjut, H. Kamran menuturkan bahwa keenam misi tersebut diimplementasikan melalui lima program unggulan daerah, yaitu Wajib Belajar Malinau Maju, Desa Sarjana Unggul, Pertanian Sehat, Smart Government, dan Milenial Mandiri.
Melalui Musrenbang ini, ia berharap seluruh pihak dapat merumuskan rencana pembangunan yang fokus dan berdampak langsung bagi masyarakat, seperti peningkatan kualitas tenaga pendidik, akses layanan kesehatan, kemandirian desa, penyediaan sarana pertanian, penguatan hilirisasi ekonomi berbasis lokal, pengembangan transportasi publik yang memadai, peningkatan mitigasi bencana, digitalisasi pelayanan publik, penataan kelembagaan, serta pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan transparan.
