Dari Desa hingga Kecamatan, Malinau Barat Rumuskan Prioritas Pembangunan RKPD 2028
Malinau, 15 September 2026 — Pemerintah Kabupaten Malinau melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Litbang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Malinau Barat dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2028.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan pimpinan perangkat daerah, unsur Muspika, pemerintah desa, BPD, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan serta para Ketua RT se-Kecamatan Malinau Barat.
Sekretaris Bappeda Malinau, Berty, S. T., M. Si. yang mewakili Bupati Malinau, menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi ruang partisipatif untuk menghimpun dan mempertajam aspirasi masyarakat dari tingkat RT hingga desa agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah daerah mendorong agar usulan yang disampaikan benar-benar berorientasi pada program prioritas dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan.
“Anggaran kita terbatas. Oleh karena itu, Musrenbang harus berorientasi pada skala prioritas dan program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” ujar Berty.
Ia menyampaikan, arah pembangunan Kabupaten Malinau tetap mengacu pada visi pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan menuju Malinau yang maju, mandiri dan sejahtera dengan berlandaskan nilai budaya dan kearifan lokal. Hal tersebut diperkuat melalui lima program unggulan daerah, yakni Wajib Belajar Malinau Maju, Desa Sarjana Unggul, Pertanian Sehat, Smart Government (SAGET), dan Milenial Mandiri.
Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Malinau Barat, Henri, S. E., M. Si. mewakili Plt. Camat Malinau Barat, menyampaikan bahwa rangkaian Musrenbang telah dimulai dari tingkat RT dan desa. Pada tingkat kecamatan, pembahasan difokuskan pada usulan prioritas lintas sektor yang telah disepakati masing-masing desa.
Sejumlah usulan yang disampaikan meliputi pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, normalisasi sungai dan penanggulangan banjir. Di bidang ekonomi terdapat usulan pengembangan perkebunan, bantuan bibit pertanian dan ternak, serta sarana pendukung usaha masyarakat. Sementara di bidang sumber daya manusia dan pemerintahan mencakup pembangunan fasilitas pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan seni budaya dan peningkatan kapasitas lembaga desa. Hendri berharap seluruh usulan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan skala prioritas pembangunan. Melalui Musrenbang ini, Pemerintah Kabupaten Malinau menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat. Seluruh perangkat daerah juga diharapkan mengesampingkan ego sektoral agar perencanaan pembangunan benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Malinau.
