Di Forum Forsesdasi Kaltara, Bupati Soroti Pendidikan dan Ketahanan Pangan

Malinau – Bupati Malinau Wempi W. Mawa, S.E., M.H. menghadiri Musyawarah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Komisariat Wilayah Kalimantan Utara (Kaltara) yang berlangsung di Ruang Laga Feratu, Kamis (31/7/2025).

Kegiatan ini mengagendakan dua hal utama, yakni pemilihan dan pengukuhan pengurus komisariat wilayah Provinsi Kaltara masa bakti 2025–2026, serta pemaparan program strategis nasional oleh Sekda kabupaten/kota se-Kaltara.

Dalam sambutannya, Bupati Wempi menekankan pentingnya forum ini sebagai momentum untuk menyatukan persepsi, menyamakan langkah, dan merumuskan solusi demi keberhasilan pelaksanaan program nasional, provinsi, dan daerah.

“Tugas kita di daerah adalah memastikan program nasional dapat diimplementasikan secara optimal. Keberhasilannya tentu membutuhkan kolaborasi yang solid antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota,” tegas Wempi.

Ia juga menyoroti sektor pendidikan sebagai isu strategis. Ia menyampaikan bahwa Kabupaten Malinau telah berkomitmen menjamin pendidikan gratis, lengkap dengan seragam dan perlengkapan sekolah, demi mencegah anak putus sekolah.

“Ini sejalan dengan amanah UUD 1945 Pasal 31. Tapi program seperti ini hanya akan efektif bila didukung dengan data yang akurat dan kolaborasi lintas sektor,” ujarnya.

Selain itu, Wempi turut memperkenalkan Program Petani Sehat yang saat ini dijalankan di Malinau. Program tersebut merekrut generasi muda di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan untuk mengolah lahan tidur menjadi lahan produktif, sebagai upaya menciptakan lapangan kerja sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

“Upaya ini membutuhkan dukungan regulasi dan pendanaan dari Pemerintah Pusat. Kami berharap musyawarah ini menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat disampaikan ke pusat,” tambahnya.

Mengakhiri sambutannya, Bupati mengingatkan pentingnya peran Sekretaris Daerah sebagai motor penggerak birokrasi dan penghubung antara visi-misi kepala daerah dengan kebijakan nasional.