RAPBD-P Diperkirakan Naik Rp 74 Miliar
MALINAU-Rencana penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Malinau tahun 2016 diperkirakan mengalami kenaikan. Dibandingkan dengan target penerimaan pendapatan daerah murni tahun 2016. Yaitu sebesar 5,19 persen atau naik sebesar Rp 74,268 miliar lebih dari target murni tahun 2016 yang sebesar Rp.1,431 triliun lebih.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Malinau Topan Amrullah SPd MSi dalam penyampaian tiga buah nota pengantar dari pemerintah daerah kepada DPRD Kabupaten Malinau, di gedung DPRD Malinau dalam sidang paripurna dewan, Jalan Pusat Pemerintahan, Tanjung Belimbing, Jumat (16/9) akhir pekan kemarin. Yakni nota pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kabupaten Malinau tahun anggaran 2016, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Raperda RPJMD) Kabupaten Malinau tahun 2016-2021 dan Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Wakil Bupati merincikan, adapun rincian perubahan pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada lingkup kabupaten, khususnya pajak daerah yang hingga saat ini masih menjadi tumpuan utama PAD menunjukkan penurunan. Yakni sebesar 29,41 persen atau Rp.30,068 miliar lebih dari target awal Rp 102,248 miliar lebih menjadi Rp 72,180 miliar lebih. Dana perimbangan pada tahun 2016 ini, semula ditargetkan sebesar Rp 1,1 triliun lebih ternyata naik sebesar 8,30 persen atau Rp 91,302 miliar lebihmenjadi sebesar Rp 1,191 triliun lebih.
Peningkatan pendapatan tersebut berasal dari bagi hasil sumber daya alam (non pajak) yang semula sejumlah Rp 169,9 miliar lebih, meningkat menjadi Rp 274,346 miliar lebih atau naik 61.48 persen. “Namun pada dana alokasi khusus mengalami penurunan sebesar Rp 13,144 miliar lebihyang semula sebesar Rp 131,436 miliar lebih menjadi Rp 118,292 miliar lebih,” sebut Wabup diatas mimbar.
Terhadap penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2016 ini, jelas Wabup, semula ditargetkan sebesar Rp 229,344 miliar lebih naik sebesar Rp 13,034 miliar lebih atau 5,68 persen menjadi Rp 242,379 miliar lebih. Adanya kenaikan pos lain-lain pendapatan daerah berasal dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah lainnya sebesar Rp 19,284 miliar lebih. Namun pada pos bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah lainnya mengalami penurunan sebesar Rp 6,250 miliar.
Lebih rinci, Wabup mendeskripsikan rencana perubahan belanja daerah tahun 2016 bahwa pada APBD murni tahun 2016 jumlah belanja tidak langsung sebesar Rp 738,555 miliar lebih yang mengalami penurunan pada rencana perubahan APBD tahun 2016 ini. Sehingga menjadi sebesar Rp 678, 832 miliar lebih yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp 59, 723 miliar lebih atau turun 8,09 persen. Untuk belanja langsung pada APBD murni tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp 1,091 triliun lebih yang mengalami penurunan sebesar Rp 177,500 miliar lebih atau 16,27 persen. Sehingga menjadi sebesar Rp 913,635 miliar lebih.
Pada pembiayaan daerah netto pada APBD murni 2016 dialokasikan sebesar Rp 397,847 miliar lebih, harus mengalami penurunan sebesar Rp 311,492 miliar lebih atau 78,29 persen menjadi sebesar Rp 86,354 miliar lebih.
Struktur RAPBD Perubahan tahun anggaran 2016 ini, baik dari sisi perubahan pendapatan maupun dari sisi belanja daerah, kedua strukturnya mengalami perubahan. Namun meskipun sisi pendapatan dan belanja megalami perubahan, akan tetapi pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk menjaga proporsi antara belanja langsung dan belanja tidak langsung. Proporsi belanja langsung mencapai 57,37 persen dan belanja tidak langsung sebesar 42,63 persen.
“Hal ini merupakan komitmen kita bersama untuk terus menjaga proporsi yang sehat ini dalam kerangka menjaga stabilitas perekonomian daerah serta memacu pertumbuhan ekonomi untuk terus meningkat,” ungkap Wabup. (ida/fly)
WIDAYAT/RADAR TARAKAN
sumber : kaltara.prokal.co
