285 Pejabat Dilantik, BKPSDM Malinau Siapkan Pengisian Jabatan yang Masih Kosong
Malinau – Sebanyak 285 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau dilantik dalam agenda pelantikan pejabat yang berlangsung di Ruang Tebengang, Rabu (23/9/2026).
Pelantikan tersebut mencakup berbagai jabatan, mulai dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), administrator, pengawas, perubahan nomenklatur hingga jabatan fungsional.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Malinau Mekhendri, S.Pd., M.Si., mengatakan pelantikan kali ini memiliki cakupan yang cukup besar karena tidak hanya berkaitan dengan promosi dan mutasi, tetapi juga penyesuaian nomenklatur jabatan.
“Untuk pelantikan kali ini memang banyak variasinya. Selain pelantikan JPT, administrator, pengawas, ada juga perubahan nomenklatur di eselon 2, 3 dan 4, termasuk jabatan fungsional,” ujar Mekhendri usai pelantikan.
Ia menjelaskan, dari 285 pejabat yang dilantik, sebanyak empat orang merupakan pejabat JPTP. Kemudian 193 orang mengikuti promosi dan mutasi.
Selanjutnya, terdapat 20 orang yang mengalami perubahan nomenklatur pada jabatan eselon 2, 3 dan 4. Sementara perubahan nomenklatur pada jabatan fungsional berjumlah 15 orang, ditambah 31 orang lainnya pada penyesuaian nomenklatur jabatan fungsional.
Selain itu, terdapat 22 orang yang diangkat pertama kali maupun diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional.
Mekhendri menyebut, setelah pelantikan tersebut masih terdapat sejumlah jabatan yang perlu diisi. Pihaknya akan kembali melakukan pemetaan untuk melihat jabatan mana yang masih kosong, termasuk di tingkat kecamatan.
“Kita sisir kembali jabatan-jabatan mana yang kosong dan harus diisi. Tidak hanya di lingkungan kabupaten, tetapi sampai ke kecamatan,” jelasnya.
Ia memperkirakan masih terdapat sekitar sembilan jabatan yang kosong, terutama di sejumlah kecamatan. Pemkab Malinau menargetkan seluruh jabatan tersebut dapat terisi hingga akhir 2026.
Dalam pengisian jabatan di kecamatan, BKPP juga mempertimbangkan pemberdayaan sumber daya manusia yang berasal dari wilayah setempat.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar pegawai yang ditempatkan memiliki kedekatan dengan wilayah dan lingkungan kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
“Kita sebenarnya memberdayakan sumber daya manusia yang dekat dengan pekerjaannya. Misalnya dari Bahau Hulu, kita cari siapa yang berasal dari sana untuk kemudian kita tempatkan di sana,” katanya.
Ia mencontohkan penempatan aparatur yang berasal dari wilayah Pujungan maupun wilayah lainnya sebagai bagian dari upaya memberdayakan sumber daya manusia lokal.
