Tanggulangi Kemiskinan, SKPD Harus Satu Persepsi

MALINAU-Wakil Bupati Topan Amrullah SPd MSi meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau untuk menyamakan persepsi, satu bahasa dan satu kata tentang data kemiskinan. Karena  masalah kemiskinan ini bukan hanya di Kabupaten Malinau saja, tetapi juga sudah menjadi masalah nasional dan internasional.  Hal itu disampaikan Wakil Bupati Topan Amrullah SPd MSi dalam rapat tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) di Kabupaten Malinau yang  dipusatkan di ruang Intulun lantai II Kantor Bupati Malinau, Rabu (3/8) siang kemarin.

Menurut Wakil Bupati, saat ini yang dibutuhkan adalah peran dari seluruh stakeholder untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Malinau demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Termasuk juga dalam upaya menurunkan angka kemiskinan secara nasional dengan yang dimulai dari Kabupaten Malinau sendiri melalui peran dari semua pihak.

“Kabupaten Malinau juga punya andil, peran dan kontribusi  yang sangat serius untuk menurunkan angka kemiskinan  secara nasional itu dimulai dari wilayah Kabupaten Malinau sendiri. Sehingga secara otomatis angka penurunan provinsi akan menurun,”  ujar Wakil Bupati.

Namun yang terjadi sekarang adalah, kata Topan Amrullah saat membuka acara tersebut, dari pusat nasional turun program ke daerah namun sampai saat diterima didaerah ternyata programnya tidak terlalu signifikan untuk menurunkan program kemiskinan di daerah.  Hal ini juga sudah dilakukan beberap kali rapat koordinasi dengan di tingkat proviinsi dan pusat untuk menyamakan persepsi secara umum.  “Kalau memang memang di sini dan dan angkanya 9, maka yang keluar itu juga harus 9. Jangan kita bicara angka 9 tetapi yang keluar malah 12,” ungkapnya.

Pernyataan persepsi ini penting kata Wabup, juga sebagai bahan untuk menyusun renstra SKPD kabupaten Malinau yang terkait dengan masalah penanggulangan kemiskinan ini. Apalagi LPJMD tahun 2016-2021sedang dalam proses dan progres supaya nantinya dapat bersinergi antara program penanggulangan masalah kemiskinan ini bersinergi dengan RPJMD. “Jangan sampai nanti  RPJMD-nya itu ke A tapi SKPD-nya ke C dan D. Bahkan akan akan lebih nanti jika ke SKPD H atau Z yang justru jadi nggak nyambung,” tuntasnya.(ida/fly)

WIDAYAT/RADAR TARAKAN

sumber :kaltara.prokal.co