Tak Mau Rakyat Terdampak, Bupati Malinau Kawal Ketat Distribusi BBM

Malinau – Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, S.E., M.H., menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi berjalan optimal dan tepat sasaran bagi masyarakat Kabupaten Malinau.

Hal tersebut disampaikan usai memimpin rapat koordinasi bersama pemilik SPBU terkait perizinan bongkar muat BBM di Ruang Rapat Intulun, Selasa (10/2/2026).

Menurut Bupati, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan para pemilik SPBU yang diberi amanah mendistribusikan BBM subsidi agar kebijakan negara benar-benar terlaksana tanpa terhambat persoalan administrasi.

Distribusi yang lancar dinilai sangat penting karena BBM berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, terutama sektor transportasi darat maupun sungai.

Ia menjelaskan, sebelumnya sempat terjadi kendala karena sejumlah SPBU belum memiliki izin pelabuhan khusus untuk proses bongkar BBM. Kondisi tersebut berpotensi menghambat suplai BBM kepada masyarakat.

Karena itu, pemerintah daerah mendorong para pengusaha SPBU segera melengkapi seluruh persyaratan perizinan. Beberapa SPBU disebut telah memperoleh izin, sementara lainnya masih dalam proses di tingkat kementerian.

“Jangan sampai niat baik negara untuk membantu rakyat melalui subsidi BBM terhambat oleh urusan administrasi. Kalau dokumen sudah lengkap, prosesnya harus bisa dipercepat,” tegasnya.

Bupati juga menekankan bahwa BBM subsidi merupakan hak masyarakat kecil, sehingga seluruh pihak harus bersama-sama mengawal distribusinya, terlebih menjelang Imlek, Ramadhan, dan Idul Fitri yang biasanya diikuti peningkatan kebutuhan energi.

Ia memastikan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, kepolisian, serta unsur Forkopimda guna menjaga ketersediaan BBM tetap aman. Media pun diharapkan turut mengawasi agar distribusi berjalan sesuai ketentuan.

“Ini bukan semata bisnis mencari keuntungan, tetapi ada tanggung jawab sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,” tutupnya.