Pemkab Malinau Gelar Dialog Forkopimda, Perkuat Kolaborasi Cegah Narkotika dan Gangguan Keamanan

Malinau – Pemerintah Kabupaten Malinau menggelar Dialog Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama DPRD, organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan paguyuban, tokoh pemuda, tokoh perempuan, Forum Anak, kepala desa, ketua RT, kepala sekolah, mahasiswa, hingga pelajar di Ruang Tebengang, Kantor Bupati Malinau, Senin (29/6/2026).

Kegiatan yang mengusung tema "Sinergi Bersama Hadapi Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Gangguan Keamanan di Wilayah Kabupaten Malinau" ini bertujuan memperkuat koordinasi, komunikasi, serta sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkotika serta menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Malinau.

Dalam laporannya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Malinau, Efanles, S.Pd., M.Pd., menjelaskan bahwa forum tersebut menjadi wadah strategis untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah.

"Melalui forum ini kami ingin memperkuat koordinasi, komunikasi, dan sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta seluruh elemen masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Malinau," ujar Kaban Efanles.

Ia menegaskan, dialog Forkopimda juga menjadi wadah untuk menyerap aspirasi, masukan, dan informasi dari masyarakat terkait kondisi keamanan daerah sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah strategis secara bersama.

Selain itu, forum ini juga menjadi sarana membangun komitmen bersama sekaligus meningkatkan kesadaran, khususnya di kalangan generasi muda dan pelajar, mengenai bahaya narkotika serta dampaknya terhadap kehidupan sosial, kesehatan, dan masa depan bangsa.

Kaban Efanles juga menyampaikan bahwa secara umum kondisi politik dan keamanan di Kabupaten Malinau hingga pertengahan tahun 2026 masih berlangsung aman dan kondusif.

Meski demikian, terdapat sejumlah potensi konflik yang tetap perlu diantisipasi, seperti persoalan pengelolaan sumber daya alam, batas wilayah adat, sengketa lahan, pengawasan terhadap orang asing dan tenaga kerja asing, hingga penyalahgunaan narkotika.

Untuk itu, Badan Kesbangpol terus memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah terkait, termasuk melakukan pemantauan terhadap keberadaan orang asing dan tenaga kerja asing serta mendorong pelaksanaan sosialisasi wawasan kebangsaan, pendidikan politik, dan penguatan nilai-nilai Pancasila, terutama bagi generasi muda dan pemilih pemula.

"Harapan kami, seluruh komponen masyarakat dapat berpartisipasi aktif mendukung program pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk mewujudkan Kabupaten Malinau yang aman, kondusif, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika," ujarnya.