Pemkab Malinau Dorong Penguatan Pelayanan PONED-PONEK untuk Keselamatan Ibu dan Bayi
Malinau – Pemerintah Kabupaten Malinau melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) menggelar Pertemuan Koordinasi Audit Maternal Perinatal (AMP) dan Penguatan Pelayanan PONED-PONEK di Kabupaten Malinau.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Laga Feratu, Kamis (1/10/2026), menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antar fasilitas pelayanan kesehatan dalam upaya mencegah kematian ibu dan bayi.
Kepala DKPPKB Malinau Yuli Triana, S.Sos., M.Si., dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan bukan sekadar memenuhi tuntutan program, tetapi sebagai respons terhadap masih adanya kasus kematian ibu dan bayi di Kabupaten Malinau.
“Pertemuan ini lahir dari kenyataan yang harus kita hadapi bersama, yaitu masih adanya kematian ibu dan anak di Kabupaten Malinau,” ujarnya.
Ia memaparkan, pada 2025 tercatat empat kasus kematian ibu. Dua di antaranya terjadi saat kehamilan, satu saat persalinan dan satu pada masa nifas.
Pada tahun yang sama, tercatat 21 kematian bayi. Sebanyak tujuh kasus berkaitan dengan berat badan lahir rendah (BBLR), prematur dan kelainan kongenital, sementara penyebab beberapa kasus lainnya masih perlu ditelusuri.
Sementara hingga tahun 2026, tercatat 13 kematian bayi. Dari jumlah tersebut, 10 merupakan bayi lahir meninggal dan tiga bayi lahir hidup kemudian meninggal dunia. Beberapa kasus berkaitan dengan bayi tidak berkembang dan BBLR, sedangkan penyebab lainnya masih dalam proses penelusuran.
Menurut Yuli, data tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai angka statistik. Setiap kasus menyangkut kehidupan seorang ibu, seorang anak dan sebuah keluarga.
Pertemuan tersebut diarahkan untuk menyatukan cara pandang dan pola kerja antara Dinas Kesehatan, puskesmas, pelayanan PONED di puskesmas, RSUD dengan pelayanan PONEK, serta BPJS Kesehatan.
Beberapa hal yang menjadi perhatian meliputi deteksi dini, komunikasi pra-rujukan, mekanisme transportasi, penerimaan pasien, administrasi, hingga proses rujuk balik.
Yuli berharap seluruh pihak dapat menyepakati langkah yang sederhana, jelas, dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan, terutama dengan memastikan penanganan dilakukan secara tepat waktu.
“Jika ada hambatan komunikasi tolong disampaikan. Jika SOP belum seragam, tolong juga disampaikan. Tujuannya untuk kita perbaiki,” katanya.
Ia menekankan, keselamatan ibu dan bayi tidak dapat ditangani oleh satu program, satu profesi, satu puskesmas maupun rumah sakit saja. Keselamatan pasien ditentukan oleh kuatnya koordinasi seluruh mata rantai pelayanan kesehatan, mulai dari Pustu, puskesmas hingga rumah sakit.
Melalui pertemuan tersebut, Yuli berharap setiap ibu hamil berisiko dapat ditemukan lebih awal, tanda bahaya dapat segera ditangani, serta pasien yang dirujuk telah mendapatkan penanganan awal sehingga kondisinya lebih stabil.
