Tanpa Potong TPP: Strategi Cermat Pemkab Malinau Hadapi Penurunan APBD
Malinau — Sekda Malinau, Dr. Ernes Silvanus, S.Pi., M.M., M.H., menegaskan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN di Kabupaten Malinau tetap aman dan tidak akan mengalami penurunan, meski secara nasional terjadi penurunan APBD di banyak daerah.
Pernyataan ini disampaikan Sekda saat memimpin apel gabungan Korpri di halaman Kantor Bupati Malinau, Senin (17/11/2025).
Sekda menjelaskan bahwa isu penurunan anggaran di tingkat nasional sempat menimbulkan kekhawatiran di beberapa daerah, terutama terkait kemungkinan pengurangan bahkan penghapusan TPP. Namun, Malinau mengambil langkah berbeda.
“TPP ini dirasakan banyak orang. Kami sudah hitung, kami sudah simulasikan. TPP tetap tidak berubah. Yang ada hanya penyesuaian sistem untuk mengamankan kebijakan ini,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan perhitungan dan pengumpulan data belanja selama lima tahun terakhir, mulai dari perjalanan dinas, belanja makan minum, ATK hingga BBM, untuk memastikan kebijakan TPP tetap stabil tanpa membebani kondisi keuangan daerah.
Sekda juga mengungkapkan bahwa sinyal mengenai penyesuaian sistem telah disampaikan kepada para sekretaris dinas. Menurutnya, perubahan tersebut dilakukan semata-mata untuk melindungi kebijakan yang menyentuh banyak orang, sehingga tidak berdampak pada besarannya TPP ASN.
“Kebijakan ini kalau mau gampang, ya potong saja TPP. Itu mudah. Tapi itu bukan pilihan kita. Harapan saya Pak Bupati menyetujui. Kita harus bertahan paling tidak sampai 2027 agar tetap stabil,” ujarnya.
Sekda mengingatkan bahwa penurunan TPP di Malinau pernah terjadi pada tahun 2015 ketika APBD juga mengalami penurunan. Namun ia berharap hal tersebut tidak terulang kembali, terlebih di tengah situasi nasional yang cukup menantang.
Ia mengajak seluruh ASN untuk tetap mendukung upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas anggaran dan keberlanjutan kebijakan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh pegawai dan keluarga mereka.
