Perkuat Konektivitas, Pemerintah Bahas Strategi Kelola Kawasan Perbatasan Malinau
Malinau – Wakil Bupati Malinau, Jakaria, S.E., ., membuka secara resmi kegiatan Konfirmasi dan Koordinasi Pemutakhiran serta Pengukuran Kinerja Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di PKSN Long Nawang. Kegiatan dilaksanakan di ruang Laga Feratu, Senin (3/11/2025).
Kegiatan ini digelar dalam rangka menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengelolaan kawasan perbatasan, khususnya di wilayah perbatasan Kabupaten Malinau yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Dalam sambutannya, Wabup Jakaria menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting, terutama terkait keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Nawang yang kini sudah dibangun namun belum dimanfaatkan secara maksimal.
“PLBN ini sudah berdiri, tapi belum optimal pemanfaatannya. Karena itu, kegiatan ini menjadi momen penting untuk membahas kesiapan dan kolaborasi lintas instansi agar PLBN bisa berfungsi maksimal,” jelas Wabup.
Ia mengapresiasi kehadiran berbagai pihak dari pemerintah pusat seperti BNPP, Bea Cukai Tarakan, yang turut berkolaborasi memberikan sosialisasi dan informasi terkait fungsi serta kesiapan PLBN.
Jakaria juga menyebutkan bahwa dari sisi Indonesia, kesiapan di PLBN Long Nawang sudah cukup matang, sementara dari pihak Malaysia masih dalam tahap persiapan. Oleh sebab itu, komunikasi lintas negara dan antar instansi terus diupayakan agar keberadaan PLBN benar-benar dapat membawa manfaat bagi masyarakat perbatasan.
“Harapan kita, dengan berfungsinya PLBN ini, masyarakat di wilayah perbatasan bisa lebih terbantu secara ekonomi dan sosial-budaya. Karena kesenjangan antara masyarakat di perbatasan Indonesia dan Malaysia masih cukup tinggi,” ungkapnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan BNPP, Brigjen TNI Topri Daeng Balaw, S.IP., menjelaskan bahwa kegiatan IPKP ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan perbatasan serta mengukur capaian kinerja pembangunan di wilayah tersebut.
Menurutnya, terdapat tiga variabel utama dalam pengukuran IPKP, yakni lintas batas, transportasi, dan pertumbuhan ekonomi. Melalui variabel tersebut, pemerintah dapat menilai sejauh mana kemajuan pembangunan kawasan perbatasan setiap tahunnya.
“Kita ingin mengetahui apa saja isu strategis dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam pengembangan kawasan perbatasan. Hasil diskusi dan forum grup nanti akan kita rumuskan menjadi rekomendasi untuk kementerian teknis terkait,” ujarnya.
Dari hasil diskusi sementara, lanjut Topri, masalah utama yang masih dihadapi di wilayah perbatasan Malinau adalah infrastruktur dan transportasi.
“Konektivitas antara wilayah perbatasan dengan pusat kota masih terbatas. Kondisi ini berdampak pada logistik dan pembangunan ekonomi masyarakat,” terangnya.
Ia berharap hasil dari kegiatan ini dapat menjadi dasar bagi kementerian terkait dalam menetapkan intervensi pembangunan agar kawasan perbatasan, khususnya di Apau Kayan, dapat berkembang lebih optimal dan menjadi beranda depan Indonesia yang berdaya saing.
