Rakor MCP 2025: Bupati Ungkap Tantangan dan Terobosan Pembangunan Malinau
Malinau — Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, S.E., M.H., menegaskan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Malinau dalam memperkuat langkah pencegahan korupsi dan meningkatkan capaian nilai MCP (Monitoring Center for Prevention) tahun 2025.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan Korupsi bersama Satgas IV.2 Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, di Ruang Intulun, Kamis (27/11/2025).
Dalam penyampaiannya, Bupati Wempi memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim KPK yang hadir langsung di Kabupaten Malinau.
Ia menyebut kehadiran Satgas merupakan bentuk komitmen bersama dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
Bupati menjelaskan bahwa penguatan sektor pencegahan korupsi menjadi hal penting agar pengelolaan APBD berjalan dengan baik dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu, ia mengajak seluruh kepala OPD memastikan standar integritas, keterbukaan data, pengendalian internal, serta mitigasi benturan kepentingan diterapkan secara konsisten di masing-masing perangkat daerah.
Ia juga menyinggung sejumlah hambatan pembangunan, terutama terkait status kawasan yang masih membatasi percepatan proyek infrastruktur.
Menurutnya, 92 persen wilayah Malinau berada di kawasan hutan, sehingga banyak pembangunan dasar seperti jalan dan jaringan listrik terhambat secara administratif.
Bupati berharap pemerintah pusat dapat memberi dukungan sehingga berbagai kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi tanpa melanggar aturan.
Selain itu, Bupati juga menguraikan beberapa kebijakan daerah untuk menjawab tantangan geografis yang ekstrem, termasuk program ambulans udara, ambulans sungai, dan ambulans darat untuk menjamin pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah terpencil.
Program-program ini katanya, menjadi strategi Pemkab Malinau untuk menjaga stabilitas layanan dasar sekaligus mengendalikan inflasi daerah.
Bupati menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada pengawasan, tetapi paling utama pada komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program sesuai aturan.
Ia berharap pendampingan teknis dari KPK dapat terus menguatkan upaya perbaikan sistem pemerintahan di Malinau.
“Semoga rakor ini memberi dampak positif bagi upaya kita mewujudkan Pemkab Malinau yang bersih, berintegritas, dan bebas dari korupsi,” ujarnya.
Rakor ditutup dengan harapan agar sinergi Pemkab Malinau dan KPK terus berjalan baik, serta berbagai masukan dapat menjadi solusi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di periode kepemimpinan yang sedang berjalan. (Sa)
