Pemkab Malinau Satu-Satunya di Kaltara, BPKP Dampingi Penyusunan Profil Risiko Pembangunan

Malinau – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara resmi menyampaikan hasil asistensi penyusunan profil risiko pembangunan daerah pada program strategis nasional dan daerah Pemerintah Kabupaten Malinau. Penyampaian tersebut berlangsung dalam rapat exit meeting di Ruang Intulun, Jumat (5/12/2025).

Rapat dihadiri oleh perwakilan sejumlah perangkat daerah. Sekretaris Bappeda dan Litbang, Berty, S.T., ., menjelaskan bahwa asistensi BPKP difokuskan pada pemetaan risiko terhadap program-program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Adapun program yang menjadi fokus utama meliputi pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, program inovasi daerah Pertanian Sehat (PESAT), serta program Wajib Belajar Malinau Maju.

“Seluruh risiko yang telah dipetakan akan ditindaklanjuti melalui rencana aksi agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan terukur,” ujar Berty.

Ia juga menegaskan bahwa ke depan perencanaan pembangunan daerah harus berbasis manajemen risiko. Saat ini, Pemkab Malinau telah dibantu BPKP dalam penyusunan dokumen manajemen risiko pemerintah daerah.

Selanjutnya, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga diwajibkan menyusun manajemen risiko di masing-masing perangkat daerah.

“Harapan kita, seluruh dokumen perencanaan pembangunan, baik RPJMD, Renstra, hingga Renja perangkat daerah, ke depan sudah berbasis manajemen risiko,” tambahnya.

Atas nama pimpinan daerah dan Bappeda, ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim BPKP atas pendampingan yang telah diberikan dalam proses penyusunan dokumen manajemen risiko pembangunan daerah.

Sementara itu, perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara, Rizki Hakiki, menyampaikan bahwa seluruh risiko yang telah dipetakan diharapkan dapat dimasukkan ke dalam risk register masing-masing perangkat daerah.

“Dengan perencanaan berbasis risiko, program pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih terarah, efektif, serta mampu mengantisipasi permasalahan sejak dini,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Malinau menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Kalimantan Utara yang menjadi pilot project pelaksanaan asistensi profil risiko oleh BPKP pada tahun 2025 ini.

Kegiatan exit meeting ini sekaligus menandai berakhirnya rangkaian asistensi penyusunan profil risiko pembangunan daerah pada program strategis nasional dan daerah yang dilaksanakan oleh BPKP bersama Pemkab Malinau.