1.948 Usulan Pembangunan Masuk! Bupati Malinau Tegaskan RKPD 2027 Harus Berdampak Nyata
Malinau – Bupati Malinau Wempi W Mawa, S.E., M.H., membuka secara resmi Forum Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau Tahun 2027, yang berlangsung di Ruang Laga Feratu, Kamis (12/3/2026).
Dalam arahannya, Bupati mengingatkan seluruh perangkat daerah agar mewaspadai dinamika global yang dapat berdampak pada kondisi ekonomi nasional maupun daerah.
Ia menyinggung situasi geopolitik dunia, termasuk konflik di Timur Tengah, yang berpotensi mempengaruhi stabilitas ekonomi, ketersediaan energi, hingga kebijakan anggaran pemerintah.
Kondisi tersebut membuat pemerintah harus melakukan pengetatan terhadap belanja yang tidak prioritas, karena ada kemungkinan anggaran negara akan lebih difokuskan pada sektor pertahanan dan keamanan.
Karena itu, Bupati meminta seluruh perangkat daerah lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran serta memastikan setiap program yang direncanakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kegiatan yang kita lakukan hari ini sangat strategis, karena kita memikirkan apa yang akan kita rencanakan dan eksekusi bersama pada tahun 2027, yang tentu pembiayaannya berasal dari APBD Kabupaten Malinau,” jelasnya.
Memasuki tahun 2027, Bupati menilai tantangan pembangunan akan semakin kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, ia meminta seluruh kepala perangkat daerah tidak bekerja secara rutinitas semata, tetapi harus mampu menghadirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam proses penyusunan RKPD 2027, pemerintah daerah juga memperhatikan berbagai usulan pembangunan yang telah dihimpun melalui berbagai tahapan perencanaan. Tercatat terdapat 1.241 usulan dari hasil Musrenbang, kemudian 554 usulan pokok-pokok pikiran DPRD yang telah terinput dalam SIPD RI per 11 Maret 2026, serta 153 usulan dari pemangku kepentingan yang terdiri dari tokoh masyarakat, dunia usaha, pemuda, perempuan, dan DPRD.
Bupati menegaskan seluruh usulan tersebut harus melalui mekanisme perencanaan yang benar agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, terutama dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Semua harus melalui mekanisme yang jelas, karena kalau ada tahapan yang terlewati bisa menjadi persoalan bagi kita,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa fokus pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2027 diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, pedalaman maupun perbatasan.
Selain itu, pembangunan juga akan difokuskan pada penguatan ekonomi lokal melalui digitalisasi UMKM dan hilirisasi produk unggulan daerah, pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang memperhatikan ketahanan iklim, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Ia berharap forum tersebut tidak hanya menjadi kegiatan formalitas, tetapi benar-benar menjadi ruang diskusi konstruktif untuk mempertajam berbagai usulan pembangunan yang berasal dari masyarakat hingga tingkat desa.
